Selasa Legi,  16 Januari 2018 17:57 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Januari, 2018
MSSR KJS
 123456
78910111213
1415 1617181920
21222324252627
28293031   

KRITIK DAN SARAN
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 
13 Desember 2017
  Gustu
  UMK 2018
 
03 Oktober 2017
  Johnk155
  iotriute
 
26 Juni 2017
  Inengah sujana
  Kesehatan
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Rabu, 29 November 2017
Force Majeure, Jasa Konstruksi Bisa Tak Kena Pinalti
Dibaca: 79 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Meletusnya Gunung Agung beberapa hari yang lalu kembali membuat kelangkaan material konstruksi yang juga menyebabkan kenaikan harga. Hal ini disampaikan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Bali Wayan Adnyana saat bertemu dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Kantor Gubernur Bali, Selasa (28/11).

Adnyana mengatakan dengan kondisi seperti ini, para pelaksana jasa konstruksi mengalami kesulitan dan bahkan belum bisa menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu ia berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menyikapi hal ini. “Minimal ada kebijakan terkait perpanjangan waktu atau keringanan supaya tidak kena penalti karena memang kondisinya tidak memungkinkan,” kata pria yang juga anggota DPRD Bali ini.

Terkait hal ini, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku bisa memahami kesulitan yang dialami para pelaksana jasa konstruksi. Ia tak menampik kalau meletusnya gunung agung menyebabkan kelangkaan material dan ini disebabkan hal yang tak bisa diprediksi, yakni bencana alam. Oleh karena itu Ia berharap SKPD terkait berpedoman terhadap peraturan apabila memungkinkan tak ada yang dirugikan.

Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Bali Ketut Adiarsa mengatakan, berpedoman pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbarui dengan Perpres No 4 Tahun 2015, dalam hal terjadi keadaan force majeure seperti bencana alam, penyedia jasa bisa menyampaikan kepada PPK untuk menegosiasikan pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali Wayan Sugiada menambahkan, dalam hal terjadi force majeure, bisa dilakukan adendum perpanjangan waktu terhadap dasar hukum perjanjian kontrak. “Syaratnya ada pernyataan force majeure dari instansi yang berwenang,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Gapensi dan pemerintah provinsi akan bertemu dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dan mensosialisasikan hal ini. Apalagi dengan meletusnya Gunung Agung, kondisi force majeure tak bisa dipungkiri. “Kita undang pejabat yang menentukan di kabupaten untuk mensosialisasikan ini,” kata Gubernur Pastika.

Pada kesempatan ini juga Gapensi Bali sekaligus mengundang Gubernur Made Mangku Pastika untuk membuka dan menghadiri Musda Gapensi Bali tanggal 9-10 Januari 2018 mendatang. Kegiatan ini juga rencananya akan dihadiri Gapensi daerah lain yang akan melaksanakan Rakorwil.

Turut hadir dalam pertemuan ini Sekretaris Gapensi Bali AA Made Yoga, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra dan Kepala Satpol PP Provinsi Bali Made Sukadana.


Dibaca: 79 Pengunjung


 
Berita Lainnya
15 Januari 2018 : APRESIASI PEMBUKAAN MUSEUM SAMSKRITI SINDHU, PASTIKA: ASHRAM ADALAH TEMPAT MENGGALI NILAI-NILAI KEHIDUPAN
11 Januari 2018 : Temui Pastika, Investor Arab Saudi Jajaki Kerjasama Pengelolaan Sampah
11 Januari 2018 : Gubernur Pastika Sambut Baik Rakornas KPPI di Kuta Bali
11 Januari 2018 : Selama 2017, Pemprov Bali Berhasil Melaksanakan Pengadaan 282 Paket Pekerjaan
10 Januari 2018 : Ny. Ayu Pastika Bantu Kursi Roda Keluarga Anggota PP POLRI
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 289 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


4979230

Pengunjung hari ini : 566
Total pengunjung : 584374

Hits hari ini : 3364
Total Hits : 4979230

Pengunjung Online: 6


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.