Sabtu Kliwon,  20 Januari 2018 01:48 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Januari, 2018
MSSR KJS
 123456
78910111213
141516171819 20
21222324252627
28293031   

KRITIK DAN SARAN
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 
13 Desember 2017
  Gustu
  UMK 2018
 
03 Oktober 2017
  Johnk155
  iotriute
 
26 Juni 2017
  Inengah sujana
  Kesehatan
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Rabu, 29 November 2017
Gubernur Pastika Dukung Pelaksanaan Korsupgah di Provinsi Bali
Dibaca: 85 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di 32 provinsi pada Oktober hingga Desember dan Provinsi Bali menjadi salah satu dari 32 provinsi tersebut. Kegiatan tersebut mendapat dukungan postif dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika, hal tersebut ia sampaikan saat menerima audiensi Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah II di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa(28/11).

“Saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi kegiatan ini terutama kepada KPK yang sudah bekerja keras untuk melakukan pencegahan, karena lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi daripada menindak yang sudah korupsi,”ungkap Pastika. Ia juga menyampaikan bahwa tata kelola keuangan daerah tersebut sangat perlu di kontrol dan diawasi dengan cara – cara seperti kegiatan Korsupgah tersebut sehingga tidak ada lagi ruang untuk melakukan korupsi. Ia juga menambahkan saat ini kelemahan dari Pemda adalah banyaknya sistem yang digunakan dalam penganggaran sehingga menimbulkan celah – celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum – oknum tertentu untuk korupsi. “Saya sangat menginginkan adanya E-Controling yang nantinya  bisa mengintegrasikan semua sistem yang  ada dalam penganggaran tersebut, supaya semuanya nyambung, jadi kalau sudah demikian kita bisa dengan mudah mengawasinya dari awal perencanaan sampai pelaksanaannya, kalau sudah ada yang di luar sistem langsung di tolak,” pungkas Pastika. Lebih lanjut disampaikan Pastika, jika ingin melakukan pencegahan secara maksimal, ia sangat mengharapkan agar posisi Inspektur di Pemda tersebut tidak berada di bawah sekretaris daerah. “Kalau mau mencegah, Inspektur itu harus kuat, jangan berada di bawah sekda, dia harus setara Eselon I,” imbuh Pastika yang menurutnya Inspektorat merupakan salah satu OPD yang memliki peranan sangat penting jika ingin melakukan pencegahan korupsi. “Hal itu sangat menentukan kalau mau menyelamatkan Pemda, kalau masih dibawah susah Inspektorat itu, bagaiman cara mereka melapor ke Bupati/Gubernurnya kalau dia masih dibawah koordinasi Sekda, bisa dimarah mereka jika asal lapor kalau ada temuan – temuan, itulah makanya Inspektur itu saya harapkan harus minimal setara Sekda,”pungkasnya.
Sementara itu Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah II Asep Rahmat menyatakan pelaksanaan Korsupgah tersebut akan berfokus pada beberapa kegiatan seperti pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, perijinan serta pengawasan pelaksanaan APBD. Menurutnya dipilihnya kegiatan tersebut dikarenakan dari pengalaman – pengalaman KPK dalam menangani kasus korupsi di Pemda biasanya berasal dari kegiatan – kegiatan tersebut. Lebih lanjut ia menyampaikan, kegiatan Korsupgah juga difokuskan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; Mengidentifikasi berbagai persoalan, risiko, dan penyebab pada bidang APBD; Menurunkan potensi tingkat korupsi; serta Perbaikan sistem pengendalian internal atas pengelolaan APBD pada pemerintah daerah.


Dibaca: 85 Pengunjung


 
Berita Lainnya
19 Januari 2018 : Gubernur Pastika Lantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali
19 Januari 2018 : Perkuat Hubungan, Pastika Setuju Dilangsungkan Kerjasama Pemprov dengan Pemerintah Tiongkok untuk Perayaan Imlek
18 Januari 2018 : Sosialisasi SPAK, Basaria Panjaitan Yakin Peran Perempuan Efektif Cegah Korupsi
18 Januari 2018 : Sosialisasi SPAK, Basaria Panjaitan Yakin Peran Perempuan Efektif Cegah Korupsi
18 Januari 2018 : Pemimpin Daerah di Bali Sepakat Dukung Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 289 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


4993088

Pengunjung hari ini : 38
Total pengunjung : 586488

Hits hari ini : 229
Total Hits : 4993088

Pengunjung Online: 6


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.