Selasa Pon,  23 Januari 2018 04:19 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Januari, 2018
MSSR KJS
 123456
78910111213
14151617181920
2122 2324252627
28293031   

KRITIK DAN SARAN
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 
13 Desember 2017
  Gustu
  UMK 2018
 
03 Oktober 2017
  Johnk155
  iotriute
 
26 Juni 2017
  Inengah sujana
  Kesehatan
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Senin, 27 November 2017
Gubernur Pastika Dukung Evaluasi Raperda Tentang Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu
Dibaca: 110 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Gubernur Bali Made Mangku menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Perubahan Kedua, Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha; dan Raperda tentang Perubahan Ketiga, Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu, saat menghadiri Rapat Paripurna ke-12 bersama Anggota DPRD Provinsi Bali di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (27/11).

Pada kesempatan itu, Gubernur Pastika menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, atas pendapat, pertanyaan, usul dan saran, yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya oleh seluruh fraksi dalam pandangan umum fraksi-fraksi. Secara umum, Gubernur Pastika sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi untuk mengadakan evaluasi pada penerapan kedua retribusi tersebut baik dari segi dasar hukum, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. “Untuk penetapan tarif retribusi, harus mempertimbangkan aspek kewajaran dan kelayakan, serta memperhatikan kondisi masyarakat. Dan saya pun sependapat terkait usul pemungutan obyek retribusi dilakukan dengan sistem komputerisasi, sehingga menjadi transparan, efisien, mempermudah pengawasan, serta mencegah kebocoran,”ujar Pastika memberikan jawaban atas pandangan fraksi PDI Perjuangan.

Peran kerjasama Legislastif dan Eksekutif pun menurut Gubernur Pastika akan terus dibangun dalam evaluasi retribusi di Bali, diantaranya terhadap pandangan fraksi Golkar terkait ketidak-selarasan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang saat ini sudah dalam proses revisi dan sudah disampaikan usulan potensi yang dimiliki daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk selanjutnya dikawal secara bersama-sama agar bisa selaras dan harmonis, serta tidak saling tumpang tindih dan saling bertentangan, yang menyulitkan pelaksanaan di daerah. Peran kedua lembaga pemerintah ini pun diharapkan dalam penetapan tarif retribusi, pihak eksekutif dan legislatif bisa duduk bersama melakukan analisis, dengan memperhatikan: tarif retribusi yang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, indeks harga, dan perkembangan perekonomian. Selanjutnya, apabila terjadi perubahan tarif, akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai pandangan fraksi Demokrat.

Potensi pendapatan dari retribusi yang dirasa belum maksimal, sehingga perlu untuk menggali potensi baru pun sudah dilakukan sesuai usulan fraksi Gerindra. Dan hal tersebut sudah sebanding dengan upaya keseimbangan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk pelayanan yang disiapkan, terutama memudahkan masyarakat membayar retribusi dan pajak daerah.

Sementara itu, terkait permasalahan kenaikan harga pasir dan koral sebagai dampak gejala erupsi Gunung Agung yang disampaikan fraksi Golkar, Gubernur Pastika pun sudah memperhatikan dengan melakukan kajian alternatif, guna pemenuhan pasir-koral untuk kebutuhan bahan bangunan. Diantaranya pengembangan kegiatan penambangan pasir-koral di luar kawasan rawan bencana Gunung Agung, maupun pengembangan kegiatan penambangan di masing-masing kabupaten guna menghemat biaya transportasi.


Dibaca: 110 Pengunjung


 
Berita Lainnya
22 Januari 2018 : Gubernur Pastika Apresiasi Terbentuknya PENA NTT
22 Januari 2018 : Buka Rembug DesaTahun 2018, Gubernur Pastika Ingatkan Program Pembangunan Desa Tidak Tumpang Tindih
22 Januari 2018 : PB3AS Jadi Salah Satu Media Sosialisasi Pemilukada 2018
19 Januari 2018 : Gubernur Pastika Lantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali
19 Januari 2018 : Perkuat Hubungan, Pastika Setuju Dilangsungkan Kerjasama Pemprov dengan Pemerintah Tiongkok untuk Perayaan Imlek
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 289 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


5002646

Pengunjung hari ini : 94
Total pengunjung : 588115

Hits hari ini : 468
Total Hits : 5002646

Pengunjung Online: 7


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.