Rabu Pahing,  17 Januari 2018 09:15 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Januari, 2018
MSSR KJS
 123456
78910111213
141516 17181920
21222324252627
28293031   

KRITIK DAN SARAN
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 
13 Desember 2017
  Gustu
  UMK 2018
 
03 Oktober 2017
  Johnk155
  iotriute
 
26 Juni 2017
  Inengah sujana
  Kesehatan
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Minggu, 26 November 2017
Samakan Persepsi Pembangunan Desa, PMD Provinsi Bali Gelar Rapat Koordinasi
Dibaca: 119 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Memasuki bulan terakhir pelaksanaan Tahun Anggaran 2017, Pemerintahan Desa diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik fisik maupun administrasi pertanggungjawabannya khususnya terkait dengan pelaksanaan Dana Desa. Apabila dalam pelaksanaannya ada kegiatan yang belum mencapai 100%, agar dilakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaanya dengan didampingi oleh Pendamping Desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ketut Lihadnyana pada Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Bali Tahun 2017, di Mercure Hotel, kuta, Badung pada Minggu (26/11).

"Rakor P3MD ini dilaksanakan untuk evaluasi atas apa yang telah kita laksanakan selama kurun waktu satu tahun, karena ini sudah penghujung tahun. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di programkan hendaknya dapat memberikan manfaat dan dampak terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya," ujar Lihadnyana.

Lebih lanjut, permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan segera saat ini adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi. Dijelaskan Lihadnyana, lahirnya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri atau otonom kebijakan ini berpengaruh pada kebijakan pembangunan nasional dimana desa tidak lagi menjadi objek pembangunan tetapi sebagai subjek atau pelaku pembangunan itu sendiri. Melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif dokumen perencanaan desa harus dapat mengakomodir aspirasi masyarakat agar teridentifikasi secara komprehensif dengan segala solusi yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi desa.

"Perlu kita sadari bahwa sebenarnya kemiskinan merupakan produk dari sebuah pembangunan yang tidak mengikutsertakan masyarakat secara menyeluruh di dalamnya kini pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya, bahu-membahu menciptakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan desa membangun," ungkapnya.

Dalam pengelolaan keuangan Desa hendaknya menganut asas-asas umum pengelolaan keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas umum tersebut diperlukan untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan Desa. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkokoh landasan pelaksanaan pembangunan perdesaan.

Untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel oleh Pemerintah Desa khususnya yang bersumber dari Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPEDE) berbasis web, sehingga masyarakat umum nantinya diharapkan dapat melihat dan mengetahui program dan kegiatan yang didanai dari Dana Desa.

"Dalam rangka melakukan efektifitas, transparansi anggaran, maka kita di Bali melaunching aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa. Sebelum ini di launching kita pastikan semua pendamping Desa telah bisa mengoperasikan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini, tidak hanya efektif, efesien dan akuntabel tang kita wujudkan tapi juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat," pungkasnyan

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan P3MD I Made Wiryata dalam laporannya mengatakan tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk melakukan analisa dan evaluasi reguler atas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa selain itu juga untuk merumuskan pola dan sistem pendampingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa serta menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Rapat koordinasi yang diikuti sebanyak 190 orang terdiri dari pejabat dinas PMD Provinsi Bali Kepala Dinas PMD kabupaten/kota se-Bali, koordinator dan Tenaga Ahli pendamping program P3MD Provinsi Bali, Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat kabupaten/kota se-Bali, pengurus forum perbekel Provinsi Bali dan pendamping Desa tersebut dilaksanakan selama 4 hari mulai dari tanggal 26-29 November 2017.


Dibaca: 119 Pengunjung


 
Berita Lainnya
15 Januari 2018 : APRESIASI PEMBUKAAN MUSEUM SAMSKRITI SINDHU, PASTIKA: ASHRAM ADALAH TEMPAT MENGGALI NILAI-NILAI KEHIDUPAN
11 Januari 2018 : Temui Pastika, Investor Arab Saudi Jajaki Kerjasama Pengelolaan Sampah
11 Januari 2018 : Gubernur Pastika Sambut Baik Rakornas KPPI di Kuta Bali
11 Januari 2018 : Selama 2017, Pemprov Bali Berhasil Melaksanakan Pengadaan 282 Paket Pekerjaan
10 Januari 2018 : Ny. Ayu Pastika Bantu Kursi Roda Keluarga Anggota PP POLRI
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 289 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


4981219

Pengunjung hari ini : 252
Total pengunjung : 584752

Hits hari ini : 1310
Total Hits : 4981219

Pengunjung Online: 5


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.