Senin Wage,  18 Juni 2018 21:31 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Juni, 2018
MSSR KJS
     12
3456789
10111213141516
17 181920212223
24252627282930

KRITIK DAN SARAN
21 April 2018
  iwayan budihartawan
  Penyaluran Bedah Rumah Yang Tepat
 
08 Februari 2018
  Alvin Perdana
  Pantai Kuta penuh sampah
 
01 Februari 2018
  I Gede Ardana
  Toilet di kantin ktr gubeenur bali
 
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Selasa, 21 November 2017
Rapat Paripurna ke-11 Bahas Perubahan Retribusi
Dibaca: 261 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menghadiri Rapat Paripurna ke-11 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (21/11).

Dua Raperda perubahan atas Perda Provinsi Bali tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Paripurna ke-8 dan ke-9 DPRD Provinsi Bali yang dihadiri Gubernur Bali pada Selasa lalu. Kedua raperda tersebut kini ditanggapi beragam dari lima fraksi DPRD Bali yaitu Fraksi Panca Bayu, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra. Namun secara garis besar semua fraksi mendukung dilakukannya perubahan terhadap Perda retribusi tersebut guna menyesuaikan kondisi kemajuan dan perekonomian saat ini. Perubahan ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat Bali termasuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam mengimplementasikan kerja-kerja dengan prinsip good governance serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.

Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu terakhir dilakukan perubahan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015, dimana dalam perda tersebut yang masuk kedalam retribusi tertentu bersumber dari Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Seiring dengan perkembangan potensi yang ada di Provinsi Bali, retribusi tertentu ini terjadi pengembangan obyek pungutan sehingga perlu dilakukan perubahan ketiga. Khususnya angkutan dengan aplikasi online menjadi sorotan fraksi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diharapkan masuk dalam kajian, khususnya perkembangan dan kemajuan teknologi telah berkembang angkutan orang dengan taxi online. Hal ini menjadi penekanan Fraksi Demokrat dan Golkar untuk menghindari terjadinya kegaduhan di masyarakat.

Sedangkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perubahan tarif retribusi perlu juga dilakukan perubahan. Pungutan retribusi jasa usaha ini bersumber diantaranya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

 


Dibaca: 261 Pengunjung


 
Berita Lainnya
18 Juni 2018 : WUJUDKAN PILKADA BALI BERKUALITAS, GUBERNUR PASTIKA TEKANKAN KONSISTENSI PENERAPAN ATURAN YANG BERLAKU
17 Juni 2018 : Gubernur Pastika : PB3AS Wadah Ekspresikan Pikiran dan Lepas Stres
16 Juni 2018 : Gubernur Pastika Ingin Masyarakat Nusa Penida Bersiap Songsong Kebangkitan Daerahnya
16 Juni 2018 : Tinjau Pengembangan Desa Wisata Gunung Salak, Gubernur Pastika Harap Pengelola Rancang Konsep Yang Benar
10 Juni 2018 : Suarakan Aspirasi di PB3AS, Forum Anak Daerah Bali Tolak Jadi Target Industri Rokok
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 305 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


5579246

Pengunjung hari ini : 610
Total pengunjung : 690290

Hits hari ini : 2852
Total Hits : 5579246

Pengunjung Online: 6


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.