Senin Kliwon,  22 Oktober 2018 10:24 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Oktober, 2018
MSSR KJS
 123456
78910111213
14151617181920
21 222324252627
28293031   

KRITIK DAN SARAN
21 April 2018
  iwayan budihartawan
  Penyaluran Bedah Rumah Yang Tepat
 
08 Februari 2018
  Alvin Perdana
  Pantai Kuta penuh sampah
 
01 Februari 2018
  I Gede Ardana
  Toilet di kantin ktr gubeenur bali
 
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Selasa, 21 November 2017
Rapat Paripurna ke-11 Bahas Perubahan Retribusi
Dibaca: 290 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menghadiri Rapat Paripurna ke-11 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (21/11).

Dua Raperda perubahan atas Perda Provinsi Bali tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Paripurna ke-8 dan ke-9 DPRD Provinsi Bali yang dihadiri Gubernur Bali pada Selasa lalu. Kedua raperda tersebut kini ditanggapi beragam dari lima fraksi DPRD Bali yaitu Fraksi Panca Bayu, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra. Namun secara garis besar semua fraksi mendukung dilakukannya perubahan terhadap Perda retribusi tersebut guna menyesuaikan kondisi kemajuan dan perekonomian saat ini. Perubahan ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat Bali termasuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam mengimplementasikan kerja-kerja dengan prinsip good governance serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik.

Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu terakhir dilakukan perubahan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015, dimana dalam perda tersebut yang masuk kedalam retribusi tertentu bersumber dari Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Seiring dengan perkembangan potensi yang ada di Provinsi Bali, retribusi tertentu ini terjadi pengembangan obyek pungutan sehingga perlu dilakukan perubahan ketiga. Khususnya angkutan dengan aplikasi online menjadi sorotan fraksi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diharapkan masuk dalam kajian, khususnya perkembangan dan kemajuan teknologi telah berkembang angkutan orang dengan taxi online. Hal ini menjadi penekanan Fraksi Demokrat dan Golkar untuk menghindari terjadinya kegaduhan di masyarakat.

Sedangkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perubahan tarif retribusi perlu juga dilakukan perubahan. Pungutan retribusi jasa usaha ini bersumber diantaranya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

 


Dibaca: 290 Pengunjung


 
Berita Lainnya
19 Juli 2018 : Terima 30 Orang CPNS Kemendagri Lulusan IPDN, Sekda Dewa Indra Tekankan Jangan Bersikap Eksklusif
18 Juli 2018 : Gubernur Pastika : Perdalam Pemahaman Makna Upacara, Pertebal Sradha dan Bhakti Kehidupan Beragama Umat Hindu
18 Juli 2018 : KUNJUNGI SURABAYA, BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV. BALI MENGGANDENG AWAK MEDIA UNTUK MENGETAHUI PENGOLAHAN SAMPAH
17 Juli 2018 :