Rabu Kliwon,  17 Oktober 2018 15:48 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Oktober, 2018
MSSR KJS
 123456
78910111213
141516 17181920
21222324252627
28293031   

KRITIK DAN SARAN
21 April 2018
  iwayan budihartawan
  Penyaluran Bedah Rumah Yang Tepat
 
08 Februari 2018
  Alvin Perdana
  Pantai Kuta penuh sampah
 
01 Februari 2018
  I Gede Ardana
  Toilet di kantin ktr gubeenur bali
 
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Kamis, 19 Oktober 2017
Rakergub FKD-MPU XVII, Bali dan NTB Jalin Kesepakatan Terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Dibaca: 464 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Berbagai kebijakan telah diambil dalam Rapat Kerja Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah - Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XVII Tahun 2017 yang berlangsung pada Kamis (19/10) di Rinjani Ballroom, Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Raker Gubernur anggota FKD-MPU yang pada tahun ini mengangkat tema “Keberhasilan Pelaksanaan Pilkada Guna Pengembangan Potensi Ekonomi, Perdagangan dan Investasi di Provinsi Mitra Praja Utama” tersebut dibuka oleh Gubernur Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata, mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Melalui rapat kerja Gubernur ini dapat dievaluasi hasil kerjasama yang telah ditetapkan bersama-sama sebelumnya dan telah menjadi komitmen masing-masing anggota forum dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing kedepannya. Untuk Provinsi Bali sendiri, pada Rakergub FKD-MPU kali ini menjalin kesepakatan dengan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal ini disampaikan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana mewakili Gubernur Bali disela-sela acara.

"Tadi kita sudah menandatangani MoU dengan NTB terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bagaimana nantinya apabila terjadi masalah di Bali atau di NTB yang dialami atau dilakukan oleh masyarakat kedua Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang akan bertindak untuk selanjutnya di koordinasikan. Begitu juga kalau ada yang telantar serta lainnya," ungkap Dewa Putu Eka.

Selain itu, dengan kesepakatan yang telah dijalin dalam Rakergub FKD-MPU, Pemerintah Daerah dimungkinkan dapat lebih memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam untuk selanjutnya dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan bersama. Lebih lanjut, agar kerjasama antar anggota FKD-MPU berjalan baik, Dewa Putu Eka mengemukakan setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, seluruh anggota perlu menyamakan persepsi mengenai bidang-bidang ada yang akan dikerjasamakan. Kedua, kerjasama yang dilaksanakan hendaknya tidak terbatas pada aspek kewilayahan dan potensi daerah, akan tetapi juga untuk mempelajari keunggulan daerah lain untuk meningkatkan daya saing masing-masing anggota.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam sambutan tertulisnya berharap pertemuan Raker Gubernur anggota FKD-MPU dapat menghasilkan rumusan sesuai dengan yang di harapkan serta berjalan lancar. Ia juga berharap agar sinergi pemerintah Pusat dan Daerah bisa terus terjalin dengan baik guna mewujudkan masyarakat sejahtera serta program pemerintah yang telah dibuat bisa cepat terealisasi.

"Pertemuan ini sangat bagus, kesenjangan sosial yang masih terasa saat ini harus segera bisa diatasi. Untuk MoU yang telah disepakati, jangan hanya sekedar ceremonial semata tapi langsung ditindaklanjuti," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin dalam sekapur sirihnya mengucapkan terimakasih atas kedatangan para peserta Rakergub FKD-MPU di NTB. Diungkapkan Muhammad Amin, prlaksanaan Rakergub FKD-MPU yang dilaksanakan selama Tiga hari dari tanggal 18 - 20 Oktober 2017 ini agak berbeda dari pelaksanaan Rakergub sebebelumnya. Karena menurut Muhammad Amin, Rakergub kali ini dirangkaikan dengan NTB Investmen dan Forum Sunda Kecil agar lebih semarak dan bermakna.

"Tujuannya untuk mensinergikan potensi sumber daya alam unggulan, potensi peluang ekonomis, potensi sumber daya manusia dan sumber daya non alami serta memecahkan berbagai masalah yang di anggap penting antar daerah. Sehingga pelaksanaan Rakergub FKD-MPU kedepan dapat dicontoh oleh daerah lainnya," jelasnya.

Adapun beberapa kesepakatan Rakergub FKD-MPU XVII diantaranya yang Pertama yakni penandatanganan MoU antara NTB dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional terkait penelitian, pengembangan, perekayasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tekhnologi nuklir di NTB. Kedua, antara NTB dengan PT Bank Rakyat Indonesia terkait dengan Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di NTB. Ketiga, penandatanganan Mou antara NTB dengan Universitas Pertahanan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Keempat, antara NTB dengan PT Hydro Retalindo terkait pengembangan usaha retail syariah. Kelima antara NTB dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan kerjasama pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi NTB. Keenam, antara NTB - dengan Pemprov Bali terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja). Ketujuh, antara NTB  dengan Yayasan Forest for Life  Indonesia terkait kerjasama pengelolaan sampah organik di NTB dengan memanfaatkan tekhnologi Biokonversi. Kedelapan, NTB - Bali - NTT terkait dengan kerjasama kawasan Sunda Kecil. Serta MoU tentang jadwal rapat kerja Gubernur dan rapat gabungan anggota FKD-MPU Tahun 2019 -2023 yang diikuti oleh 10 Provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jateng, DI Jogjakarta, Jatim, Bali, Lampung, NTB, Banten serta NTT.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali Jayadi Jaya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali I Putu Sumantra.


Dibaca: 464 Pengunjung


 
Berita Lainnya
19 Juli 2018 : Terima 30 Orang CPNS Kemendagri Lulusan IPDN, Sekda Dewa Indra Tekankan Jangan Bersikap Eksklusif
18 Juli 2018 : Gubernur Pastika : Perdalam Pemahaman Makna Upacara, Pertebal Sradha dan Bhakti Kehidupan Beragama Umat Hindu
18 Juli 2018 : KUNJUNGI SURABAYA, BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROV. BALI MENGGANDENG AWAK MEDIA UNTUK MENGETAHUI PENGOLAHAN SAMPAH
17 Juli 2018 : Perlahan Penuhi Kuota Ideal, Kepala BPSDM Lantik Widyaiswara
17 Juli 2018 : Gubernur Pastika Ambil Sumpah 50 PNS di Lingkungan Pemprov Bali
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 331 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


5903378

Pengunjung hari ini : 569
Total pengunjung : 726948

Hits hari ini : 4708
Total Hits : 5903378

Pengunjung Online: 16


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.