Selasa Wage,  24 April 2018 12:24 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

April, 2018
MSSR KJS
1234567
891011121314
15161718192021
2223 2425262728
2930     

KRITIK DAN SARAN
08 Februari 2018
  Alvin Perdana
  Pantai Kuta penuh sampah
 
01 Februari 2018
  I Gede Ardana
  Toilet di kantin ktr gubeenur bali
 
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 
13 Desember 2017
  Gustu
  UMK 2018
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Minggu, 01 Oktober 2017
Bertemu dengan Camat dan Kepala Desa Se -Kabupaten Karangasem Gubernur Bali Tegaskan Tidak Ada Paksaan Bagi Pengungsi Untuk Pulang Jika Merasa Desanya Bukan Zona Aman
Dibaca: 339 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Bencana Gunung Agung yang dirilis oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) maka 50 desa dari keseluruhan 78 desa yang terdapat di Kabupaten Karangasem, sesungguhnya berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung. Hanya ada 28 desa yang berada di dalam radius berbahaya jika Gunung Agung meletus.  28 desa tersebut  berpotensi terkena awan panas dan lahar jika Gunung Agung meletus sehingga warga desanya harus mengungsi, lain halnya dengan  50 desa lainnya diasumsikan sebagai kawasan aman jika terjadi erupsi dari Gunung Agung  sehingga warga dari desa tersebut tidak harus mengungsi dan dapat kembali ke desa masing-masing dan beraktifitas normal. Namun jika warga desa dari zona aman tersebut merasa desanya masuk dalam zona berbahaya jika Gunung agung meletus, maka  diperbolehkan untuk tetap tinggal di pengungsian dan tidak ada paksaan untuk kembali ke desanya.  Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam keterangan persnya seusai memimpin rapat dengan sejumlah Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Karangasem di Posko Komando Tanah Ampo , Karangasem, Minggu (1/10). "Bukan berarti pemerintah keberatan menanggung para pengungsi, tapi jika desanya masuk zona aman  silahkan  pulang, tapi kalau tidak mau  dan merasa desanya masuk kawasan berbahaya ya silahkan tetap tinggal di pengungsian. Tidak ada paksaan dan pemerintah akan tetap menjamin logistiknya" imbuhnya.
Lebih jauh Gubernur Pastika menyampaikan bahwasannya pemetaan daerah KRB yang dikeluarkan oleh  PVMBG telah berdasarkan pada perhitungan  ilmiah serta peralatan canggih yang dimiliki serta pengalaman letusan dari Gunung Agung pada tahun 1963. "Bukan Gubernur atau  Bupati yang menentukan daerah KRB itu, tapi badan yang memang ahli dan berwenang yaitu PVMBG berdasarkan pada sejumlah kajian, peralatan canggih serta pengalaman letusan tahun 1963 " tuturnya.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Karangasem, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem, perwakilan BNPB,  orang nomor satu di Bali ini juga menggugah semangat menyame braye masyarakat dengan meminta kesediaan 50 desa yang berada di zona  aman  untuk menyiapkan Bale Banjar ataupun wantilan yang ada di desanya  untuk menampung para pengungsi  yang sekarang  masih tinggal di tenda tenda pengungsian. Nantinya pengungsi yang ada di Balai Banjar ataupun wantilan akan didata kembali untuk keperluan logistik, kesehatan serta pendidikannya.
Selain itu ditempat tersebut  juga akan disiapkan sarana MCK , air bersih , tenda dapur umum serta penanganan sampah . " Situasi ini akan berlangsung cukup lama, tidak ada yang tahu kapan gunung agung akan meletus ataupun kondisi sebaliknya. Kasihan para pengungsi jika harus tinggal di tenda-tenda dalam waktu yang lama. Para  pengungsi ini bukan tamu tapi saudara kita. Ini kesempatan kita untuk membantu saudara. Kita tunjukkan semangat menyame braye kita. Kalau ada permasalahan, kepala desa agar segera berkoordinasi,"pintanya.
Kedepannya Gubernur juga meminta agar segera dibuatkan kartu identitas pengungsi seperti Kartu Keluarga (KK) yang ditandatangani oleh kepala desa sebagai kartu hak untuk pengungsi. Nama, usia, desa asal dan jumlah anggota keluarga sehingga jumlah pengungsi dapat tervalidasi. Berdasarkan Data yang dirilis oleh UPT. Pusdalops PB BPBD Provinsi Bali per tanggal 1 Oktober 2017 pukul 12.00 Wita , jumlah pengungsi sebanyak 141.399 jiwa yang tersebar di 417 titik pengungsian.


Dibaca: 339 Pengunjung


 
Berita Lainnya
23 April 2018 : Bali dan Uttarakand India Jajaki Kerjasama Sister Province
23 April 2018 : Gubernur Pastika Bantu 2 KK Miskin Asal Desa Panji Anom, Buleleng
20 April 2018 : Bali Optimis Menangkan Bidding PON XXI Tahun 2024
19 April 2018 : Gubernur Pastika Hadiri Sertijab Ketua Umum APPSI
18 April 2018 : Gubernur Pastika Lantik Catur Sentana Jadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 302 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


5396399

Pengunjung hari ini : 491
Total pengunjung : 649599

Hits hari ini : 1992
Total Hits : 5396399

Pengunjung Online: 15


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.