Minggu Wage,  18 Februari 2018 13:09 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

Februari, 2018
MSSR KJS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

KRITIK DAN SARAN
08 Februari 2018
  Alvin Perdana
  Pantai Kuta penuh sampah
 
01 Februari 2018
  I Gede Ardana
  Toilet di kantin ktr gubeenur bali
 
06 Januari 2018
  Putu sugianto
  Bedah rumah
 
18 Desember 2017
  Gede Arnaya
  SK Gubernur terkait Dispensasi hari Suci Hindu
 
13 Desember 2017
  Gustu
  UMK 2018
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Kamis, 14 September 2017
Hadiri Rakernas Laporan Akuntansi dan Keuangan Pemerintah 2017, Wagub Sudikerta Harap Laporan Keuangan Lebih Efisien
Dibaca: 266 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7). Seusai pembukaan, dalam sesi wawancara, Wabug Sudikerta  berpesan agar ke depan pelaporan keuangan bisa lebih efisiensi lagi. "Hal itu bertujuan untuk menghemat waktu, sekaligus mengindari sistem kerja para ASN yang hanya fokus membuat laporan sehingga telat mengeksekusi program," tuturnya yang dalam kesempatan itu turut juga didampingi oleh Asisten Administrasi Umum, I Gusti Ngurah Alit.

Selain penyederhanaan sistem pelaporan, Sudikerta juga menyinggung masalah raihan Bali yang berturut-turut menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pelaporan keuangan. Menurutnya prestasi ini jangan membuat jajarannya berbangga diri dan lengah. "Inilah waktunya kita pacu kinerja untuk meraih hasil yang lebih baik, minimal agar bisa mempertahankan prestasi tersebut," pungkasnya.

Sementara dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada. Menurutnya penyelenggaraan Rakernas dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" itu digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

"Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,"ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.

Perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.

"Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ucapnya.

Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya," kata Presiden.

Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.

"Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%.

"Sebuah progres yang sangat baik.. Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," pungkasnya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja.


Dibaca: 266 Pengunjung


 
Berita Lainnya
15 Februari 2018 : Gubernur Pastika Terima Konjen Timor Leste Untuk Bali
15 Februari 2018 : Gubernur Pastika Ajak Masyarakat Teliti dan Cermat Memilih Berita
15 Februari 2018 : Gubernur Pastika Lantik Secara Resmi Penjabat Sementara Bupati Klungkung
13 Februari 2018 : Deklarasi Kesepakatan Damai, Gubernur Pastika Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak 2018
13 Februari 2018 : Gubernur Pastika Respon Cepat 2 KK Kurang Mampu di Buleleng
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 290 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


5106250

Pengunjung hari ini : 292
Total pengunjung : 604937

Hits hari ini : 1683
Total Hits : 5106250

Pengunjung Online: 7


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.