Rabu Legi,  22 November 2017 11:44 WITA
Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
birohumas@baliprov.go.id
+62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
   
FOTO KEGIATAN
Foto Kegiatan Lainnya

TABLOID BALI MANDARA

November, 2017
MSSR KJS
   1234
567891011
12131415161718
192021 22232425
2627282930  

KRITIK DAN SARAN
03 Oktober 2017
  Johnk155
  iotriute
 
26 Juni 2017
  Inengah sujana
  Kesehatan
 
19 Juni 2017
  mawardi
  anak pegawai instansi vertikal tidak bisa sekolah di prov bali
 
18 Juni 2017
  Sancita Wiguna
  Pembinaan Baleganjur PKB ke-39 di Kabupaten Badung
 
17 April 2017
  tutde
  KIPEM
 


Chat Support
  Chatting Support 1 :
Chatting Support 2 :
 
 
BERITA DETAIL
http://www.birohumas.baliprov.go.id/ - Kamis, 14 September 2017
Hadiri Rakernas Laporan Akuntansi dan Keuangan Pemerintah 2017, Wagub Sudikerta Harap Laporan Keuangan Lebih Efisien
Dibaca: 205 Pengunjung


Oleh : Biro Humas Setda Prov Bal

Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/7). Seusai pembukaan, dalam sesi wawancara, Wabug Sudikerta  berpesan agar ke depan pelaporan keuangan bisa lebih efisiensi lagi. "Hal itu bertujuan untuk menghemat waktu, sekaligus mengindari sistem kerja para ASN yang hanya fokus membuat laporan sehingga telat mengeksekusi program," tuturnya yang dalam kesempatan itu turut juga didampingi oleh Asisten Administrasi Umum, I Gusti Ngurah Alit.

Selain penyederhanaan sistem pelaporan, Sudikerta juga menyinggung masalah raihan Bali yang berturut-turut menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pelaporan keuangan. Menurutnya prestasi ini jangan membuat jajarannya berbangga diri dan lengah. "Inilah waktunya kita pacu kinerja untuk meraih hasil yang lebih baik, minimal agar bisa mempertahankan prestasi tersebut," pungkasnya.

Sementara dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada. Menurutnya penyelenggaraan Rakernas dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" itu digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

"Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,"ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.

Perubahan ini harus sesegera mungkin dilakukan. Sebab, perlu diakui, masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.

"Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ucapnya.

Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah ia minta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya," kata Presiden.

Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.

"Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%.

"Sebuah progres yang sangat baik.. Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," pungkasnya dalam acara yang turut juga dihadiri oleh para Menteri Kabinet Kerja.


Dibaca: 205 Pengunjung


 
Berita Lainnya
21 November 2017 : Dukung Pertumbuhan Pariwisata, Wagub Sudikerta Lakukan Ground Breaking Resort Office di Nusa Dua
21 November 2017 : Rapat Paripurna ke-11 Bahas Perubahan Retribusi
21 November 2017 : Percepat Pemerataan Pembangunan di Bali, Gubernur Pastika Bertandang ke Kantor CDB
20 November 2017 : Respon Berita Kemiskinan Di Media, Gubernur Pastika Bantu Keluarga Wayan Sumiati
20 November 2017 : Semangat Puputan Margarana Jadikan Inspirasi Generasi Muda
Cari berita :    
 
YOUTUBE
Video Kegiatan Lainnya

VIDEO STREAMING
Perbesar Video

INFO PENTING
Bali Safety
 
Daftar Muspida/Pejabat
 
Kedutaan Asing
 
Kurs Rupiah
 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 
Nomor Telpon Penting
 
Rumah Sakit di Bali
 

JAJAK PENDAPAT
Apakah Anda Sudah Memahami Program Bali Mandara ?
Sangat Paham
Paham
Agak Paham
Belum Paham
 
Responden : 284 Responden
Lihat hasil





Informasi

Beranda
 
Peta Situs
 
Situs Terkait
 
Saran
 
Kontak
 
Mobile
 

Situs Terkait
 
Data Peraturan Hukum Provinsi Bali
 
Pemerintah Kabupaten Jembrana
 
Pemerintah Kabupaten Bangli
 
Pemerintah Kota Denpasar
 
Pemerintahan Kabupaten Karangasem
 
Situs Terkait Lainnya
Pengunjung


4746761

Pengunjung hari ini : 381
Total pengunjung : 547828

Hits hari ini : 2115
Total Hits : 4746761

Pengunjung Online: 12


Info Kontak

Jl. Basuki Rachmat Niti Mandala Renon, Bali
Telp : +62 361 - 224671 ext 503 (Hotline)
Telp : +62811 3881 875 (SMS)
Email : birohumas@baliprov.go.id
Website : http://birohumas.baliprov.go.id


Copyright © 2013 birohumas.baliprov.go.id - Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Bali - Bali Indonesia. All Right Reserved.